Category Archives: Berita

Pelokalan pada Tanggapan Kemanusiaan di Sulawesi Tengah

Penerbitan ini adalah suatu himpunan dari beberapa ikhtisar yang disumbangkan oleh lembaga-lembaga yang melaksanakan pengkajian tentang praktik baik yang diperoleh dari pelokalan bantuan kemanusiaan di Sulawesi Tengah. Tulisan-tulisan ini sudah disampaikan pada berbagai lokakarya, antara lain: lokakarya OMS pelaku bantuan kemanusiaan pada tingkat akar rumput di Palu, lokakarya OMS nasional, pertemuan diantara lembaga pelaku pengkajian pelokalan, dan suatu diskusi meja bundar antar lembaga yang terlaksana dengan dukungan bersama oleh UN OCHA, CARE, Cordaid, ERCB, dan Pujiono Centre.

——————————————————————————————————————–

This publication is compilation of briefing papers prepared by agencies that conducted studies, of obtained good practices, on localization of aid in Central Sulawesi. The papers have been delivered in a series of workshops including a Central Sulawesi local CSOs’workshop, national CSOs workshop, meeting among agencies conducted localisation studies, an interagency roundtable, which have been organized with the joint support of UN OCHA, CARE, Cordaid, ERCB and Pujiono Centre.

Download Booklet (pdf)

Laporan Kajian: “Memetakan Norma Baru? Kepemimpinan Lokal Pada 100 Hari Pertama Dalam Tanggap Darurat Gempabumi di Sulawesi”

Leave a reply

Dengan gembira kami menyampaikan laporan kajian: “Memetakan Norma Baru? Kepemimpinan Lokal Pada 100 Hari Pertama Dalam Tanggap Darurat Gempabumi di Sulawesi” yang diluncurkan bersama oleh Humanitarian Policy Group dan The Pujiono Centre

Laporan kajian ini menyajikan suatu analisis cepat tentang tanggapan bencana gempabumi berkekuatan 7.4 yang disusul tsunami di Sulawesi pada tanggal 28 September. Laporan ini memuat temuan bahwa pemberdayaan pelaku lokal dalam penyampaian bantuan kemanusiaan merupakan suatu norma baru yang tumbuh di kawasan Asia Pasifik. Sekarang pemerintah-pemerintah di kawasan ini semakin memilih untuk menetapkan sendiri agenda pemberdayaan pelaku lokal di negara masing-masing, dan organisasi-organisasi nasional dan lokal melaksanakan peran-peran yang semakin menonjol, sedangkan para pelaku internasional terpaksa menepi dan mempertimbangkan kembali peran tradisional kemanusiaan mereka.

Tanggapan darurat di Sulawesi membawa kita lebih dekat kearah pemahaman terhadap baru ini, dan memberikan pelajaran tentang bagaimana para pelaku kemanusiaan perlu menyesuaikan diri. Sebagai suatu kegiatan kolaboratif, pengkajian ini mencermati sudut pandang dari berbagai pelaku baik internasional, nasional dan lokal, untuk menangkap pelajaran ini dan implikasinya untuk tanggapan darurat berikutnya di kawasan ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih Bapak/Ibu yang sangat berharga dalam pelaksanaan kajian cepat ini dan kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau komentar tentang laporan ini dengan mengirim email ke sshevach@hag.org.au dan jlees@hag.org.au; atau d.yulianti@gmail.com dan puji.pujiono@gmail.com.

Kami berharap peluncuran ini akan diikuti oleh pembahasan yang berkesinambungan dan berbagai peluang untuk mensosialisasikan lebih jauh pekerjaan yang menarik ini. Kami persilakan Bapak/Ibu untuk berbagi laporan kajian ini pada jaringan – jaringan yang ada.

————————————————-

We are excited to share with you the final report: ‘Charting the New Norm? Local Leadership in the First 100 Days of the Sulawesi Earthquake Response’, launched by Humanitarian Policy Group and the Pujiono Centre today.

This practice paper provides a rapid analysis of the disaster response following the September 28th 7.4 magnitude earthquake tsunami in Sulawesi. The paper found that localisation of humanitarian aid is an emerging new norm in the Asia-Pacific region. Now that national governments are increasingly setting their own localisation agendas, and national and local organisations assume more prominent roles, international actors are forced to step to the side and reconsider their traditional humanitarian roles.

The Sulawesi response takes us closer to understanding this new norm and provides lessons for how humanitarian actors need to adapt. As a collaborative project, drawing on the insights of a variety of international, national and local actors, this paper aims to capture these lessons and the implications for future responses in this region.

We would like to sincerely thank you for your valuable contributions to the rapid analysis and invite you to get in touch with any queries or comments on the report, emailing sshevach@hag.org.au and jlees@hag.org.au

We look forward to ongoing dialogue and opportunities to further socialise this exciting piece of work. Please feel free to share widely with your networks.

——

For the English version please click here https://bit.ly/2Fjccqp.
Untuk versi Bahasa silakan ikuti tautan ini https://bit.ly/2JOH5bD

Pujiono Centre membangun kerjasama dengan STISIP Yogyakarta

Leave a reply

Yogyakarta, 29 September 2018– Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Kartika Bangsa Yogyakarta kembali mengantarkan 98 sarjana Ilmu Administrasi Negara dan 22 sarjana Sosiologi. Upacara wisuda periode ke-32 itu dilangsungkan di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama, Yogyakarta, Sabtu (29/9/2018).

Rahmat Suryanto, Ketua Yayasan Pendidikan Kartika Bangsa, menggarisbawahi arah visi STISIP “Kami bertekad untuk terus berkontribusi secara signifikan dalam membentuk kompetensi sumberdaya profesional baik untuk menjadi abdi negara maupun praktisi profesional administrasi publik lainnya”

Sejak didirikan pada tahun 1980-an, dan sekarang mempunyai hampir 700 mahasiswa dari seluruh Indonesia, STISIP membuktikan diri sebagai kampus pilihan para karyawan untuk meningkatkan kualifikasi, terutama mereka yang berada pada jenjang mid-career.

The Pujiono Centre hadir dalam acara istimewa ini. Dalam orasi ilmiahnya, Dr. Puji Pujiono, MSW., Senior Advisor The Pujiono Centre, membahas pentingnya retrofitting pada birokrasi dalam “Making Indonesia 4.0” yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. “Praktisi dan pakar Administrasi Publik perlu paradigma baru untuk menerjemahkan visi tersebut menjadi manfaat bagi bangsa dan mengendalikan ekses dari Revolusi Industri Keempat”

Hari ini juga dilakukan penandatangan MoU antara Pujiono Centre dan STISIP sebagai penanda pendirian Pusat studi Administrasi Penanggulangan Bencana di STISIP.

Ketua STISIP Kartika Bangsa, Djuniawan Karna Djaja berharap agar para wisudawan menjadi anggota masyarakat profesional yang menghasilkan terobosan-terobosan inovatif untuk mentransformasikan tantangan dan masalah menjadi keberhasilan pembangunan. ”Kami memberikan dosis yang seimbang antara ilmu pengetahuan melalui pengajaran, peningkatan kemampuan analitik melalui penelitian, dan dedikasi serta sikap kebangsaan melalui pengabdian masyarakat” tambahnya.

Menyikapi banyaknya kejadian bencana akhir-akhir ini, STISIP Kartika Bangsa sedang mengkaji prospek untuk mengembangkan kompetensi pengadministrasian penanggulangan bencana sebagai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar sebagaimana UU No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Kedepan, STISIP juga menyasar akreditasi kategori-B baik untuk program-program studi maupun institusinya, perluasan infrastruktur fisik unutk mengakomodasi peningkatan jumlah mahasiswa, dan mencapai SNI ISO 9001:2008 sebagai standar jasa administrasinya, Djuniawan menambahkan.

Disclaimer: Berita ini diambil dan dikembangkan dari teks press briefing milik STISIP.

Panduan untuk Pekerja dan Relawan Kemanusiaan

Leave a reply

Selamat pagi! Dalam beberapa hari lagi, progam penanganan bencana Gempa Lombok akan genap berjalan selama 2 bulan. Selama 2 bulan ini, telah terdata lebih dari 560 orang meninggal, hampir 150,000 rumah rusak, dan lebih dari 750,000 jiwa mengungsi. Tercatat pula lebih dari 3,400 relawan/ pekerja kemanusiaan dan 340 organisasi yang terlibat.

Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap para relawan/ pekerja kemanusiaan yang sudah berkerja keras dan berjuang untuk membantu warga yang terkena dampak gempa. Ancaman gempa susulan, longsor, tsunami, dan juga musim hujan dan penyakit malaria adalah hal-hal yang tetap perlu diantisipasi pada saat menjalankan program penanganan bencana.

Praktik umum di beberapa lembaga adalah adanya pembatasan waktu kerja untuk setiap pekerja kemanusiaan antara lain 2-4 minggu bekerja lalu dilanjuti dengan masa 1 minggu untuk istirahat. Oleh karena itu, untuk rekan-rekan yang masih bertugas, kami himbau untuk tetap menjaga kondisi dan saling mengawasi kondisi fisik dan mental.

Untuk membantu rekan-rekan pekerja dan relawan kemanusiaan, Tim PREDIKT bekerja sama dengan Pujiono Centre, PULIH, dan Pusat Krisis FPsi UI menyusun panduan ini, yang dapat menjadi acuan untuk rekan-rekan dalam masa persiapan, saat penugasan, serta setelah penugasan.

Apabila ada kendala, rekan-rekan bisa berkoordinasi dengan Pos Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu dan jangan lupa, saat sesudah penugasan, lapor kembali ke Rumah Relawan di Posko saat akan berangkat DAN saat tiba di tujuan pemulangan, yang bisa dihubungi di 08111033102 atau 081374557789.

Cek panduannya disini

Pelatihan Jitupasna Kabupaten Malang

Praktik Jitupasna di Jawa Timur sudah terlihat menggeliat, semangat itu salah satunya ditunjukkan oleh Kabupaten Malang. Melalui BPBD sebagai leading sektor, tanggal 21-23 Maret 2018 bertempat di Hotel Mirrabel Kepanjen menyelenggarakan “Pelatihan Instrumen Jitupasna”. Dalam pelatihan ini, yang menjadi sasaran capaian ialah: 1) Pemahaman Dasar Jitupasna; 2) Pengetahuan terhadap Perban 5-6 th 2017; 3) Keterampilan Penggunaan Instrumen Jitupasna, dan 3) Tim Jitupasna Daerah. Pelatihan ini melibatkan OPD dan lembaga terkait kebencanaan terutama yang terkait kegiatan pasca bencana. Difasilitasi oleh tim Pujiono Center; Mart Widarto, Rurid Rudianto, dan Mambaus Suud, kegiatan diawali dengan pengenalan dasar, komponen dan tahapan jitupasna yang didasarkan pada Peraturan BNPB terbaru No 06 dan 07 tahun 2017. Konklusi pemahan peserta pada proses ini ialah melalui kartu kasus yang berisi kasus-kasus pasca bencana meliputi aspek kerusakan, kerugian, gangguan akses, fungsi dan peningkatan risiko.

Selanjutnya, peserta diajak berlatih mengadopsi instrumen untuk melihat sektor-subsektor terdampak pada kasus bencana tertentu. Dalam hal ini studi tentang kasus Erupsi Gunung Kelud 2014. Dari sini peserta diajak untuk memahami lebih dalam dampak bencana pada sub sektor yang disilangkan dengan komponen-komponen penghidupan yang layak. Selain juga, peserta bekerja bersama mengumpulkan data, mengelompokkan dan mengkompilasi data akibat bencana sektoral.

Proses berikutnya, peserta mentabulasi data dengan memadukan data-data sektoral ke dalam media yang disediakan, sehingga semua peserta dapat mengamati secara utuh hasil pendataan dari semua sektor. Proses ini memberikan pembelajaran bahwa data awal menjadi penting dalam menjalankan Jitupasna, selain bahwa pendataan harus terkoordinir dengan baik antar sektor.

Pada akhirnya, RTL disepakati untuk merumuskan pertemuan rutin yang menjadi sarana komunikasi, juga perlu segera legislasi Tim Jitupasna melalui SK Bupati (sudah terdraft), dan dukungan dari pimpinan OPD/lembaga terkait. ~MS~