Author Archives: Asisi Widanto

Laporan Kajian: “Memetakan Norma Baru? Kepemimpinan Lokal Pada 100 Hari Pertama Dalam Tanggap Darurat Gempabumi di Sulawesi”

Dengan gembira kami menyampaikan laporan kajian: “Memetakan Norma Baru? Kepemimpinan Lokal Pada 100 Hari Pertama Dalam Tanggap Darurat Gempabumi di Sulawesi” yang diluncurkan bersama oleh Humanitarian Policy Group dan The Pujiono Centre

Laporan kajian ini menyajikan suatu analisis cepat tentang tanggapan bencana gempabumi berkekuatan 7.4 yang disusul tsunami di Sulawesi pada tanggal 28 September. Laporan ini memuat temuan bahwa pemberdayaan pelaku lokal dalam penyampaian bantuan kemanusiaan merupakan suatu norma baru yang tumbuh di kawasan Asia Pasifik. Sekarang pemerintah-pemerintah di kawasan ini semakin memilih untuk menetapkan sendiri agenda pemberdayaan pelaku lokal di negara masing-masing, dan organisasi-organisasi nasional dan lokal melaksanakan peran-peran yang semakin menonjol, sedangkan para pelaku internasional terpaksa menepi dan mempertimbangkan kembali peran tradisional kemanusiaan mereka.

Tanggapan darurat di Sulawesi membawa kita lebih dekat kearah pemahaman terhadap baru ini, dan memberikan pelajaran tentang bagaimana para pelaku kemanusiaan perlu menyesuaikan diri. Sebagai suatu kegiatan kolaboratif, pengkajian ini mencermati sudut pandang dari berbagai pelaku baik internasional, nasional dan lokal, untuk menangkap pelajaran ini dan implikasinya untuk tanggapan darurat berikutnya di kawasan ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih Bapak/Ibu yang sangat berharga dalam pelaksanaan kajian cepat ini dan kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau komentar tentang laporan ini dengan mengirim email ke sshevach@hag.org.au dan jlees@hag.org.au; atau d.yulianti@gmail.com dan puji.pujiono@gmail.com.

Kami berharap peluncuran ini akan diikuti oleh pembahasan yang berkesinambungan dan berbagai peluang untuk mensosialisasikan lebih jauh pekerjaan yang menarik ini. Kami persilakan Bapak/Ibu untuk berbagi laporan kajian ini pada jaringan – jaringan yang ada.

————————————————-

We are excited to share with you the final report: ‘Charting the New Norm? Local Leadership in the First 100 Days of the Sulawesi Earthquake Response’, launched by Humanitarian Policy Group and the Pujiono Centre today.

This practice paper provides a rapid analysis of the disaster response following the September 28th 7.4 magnitude earthquake tsunami in Sulawesi. The paper found that localisation of humanitarian aid is an emerging new norm in the Asia-Pacific region. Now that national governments are increasingly setting their own localisation agendas, and national and local organisations assume more prominent roles, international actors are forced to step to the side and reconsider their traditional humanitarian roles. 

The Sulawesi response takes us closer to understanding this new norm and provides lessons for how humanitarian actors need to adapt. As a collaborative project, drawing on the insights of a variety of international, national and local actors, this paper aims to capture these lessons and the implications for future responses in this region.

We would like to sincerely thank you for your valuable contributions to the rapid analysis and invite you to get in touch with any queries or comments on the report, emailing sshevach@hag.org.au and jlees@hag.org.au

We look forward to ongoing dialogue and opportunities to further socialise this exciting piece of work. Please feel free to share widely with your networks.

——

For the English version please click here https://bit.ly/2Fjccqp. 
Untuk versi Bahasa silakan ikuti tautan ini https://bit.ly/2JOH5bD

Pujiono Centre membangun kerjasama dengan STISIP Yogyakarta

Yogyakarta, 29 September 2018– Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Kartika Bangsa Yogyakarta kembali mengantarkan 98 sarjana Ilmu Administrasi Negara dan 22 sarjana Sosiologi. Upacara wisuda periode ke-32 itu dilangsungkan di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama, Yogyakarta, Sabtu (29/9/2018).

Rahmat Suryanto, Ketua Yayasan Pendidikan Kartika Bangsa, menggarisbawahi arah visi STISIP “Kami bertekad untuk terus berkontribusi secara signifikan dalam membentuk kompetensi sumberdaya profesional baik untuk menjadi abdi negara maupun praktisi profesional administrasi publik lainnya”

Sejak didirikan pada tahun 1980-an, dan sekarang mempunyai hampir 700 mahasiswa dari seluruh Indonesia, STISIP membuktikan diri sebagai kampus pilihan para karyawan untuk meningkatkan kualifikasi, terutama mereka yang berada pada jenjang mid-career.

The Pujiono Centre hadir dalam acara istimewa ini. Dalam orasi ilmiahnya, Dr. Puji Pujiono, MSW., Senior Advisor The Pujiono Centre, membahas pentingnya retrofitting pada birokrasi dalam “Making Indonesia 4.0” yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. “Praktisi dan pakar Administrasi Publik perlu paradigma baru untuk menerjemahkan visi tersebut menjadi manfaat bagi bangsa dan mengendalikan ekses dari Revolusi Industri Keempat”

pucen_stisip_1

Hari ini juga dilakukan penandatangan MoU antara Pujiono Centre dan STISIP sebagai penanda pendirian Pusat studi Administrasi Penanggulangan Bencana di STISIP.

pucen_stisip_3

Ketua STISIP Kartika Bangsa,  Djuniawan Karna Djaja berharap agar para wisudawan menjadi anggota masyarakat profesional yang menghasilkan terobosan-terobosan inovatif untuk mentransformasikan tantangan dan masalah menjadi keberhasilan pembangunan. ”Kami memberikan dosis yang seimbang antara ilmu pengetahuan melalui pengajaran, peningkatan kemampuan analitik melalui penelitian, dan dedikasi serta sikap kebangsaan melalui pengabdian masyarakat” tambahnya.

Menyikapi banyaknya kejadian bencana akhir-akhir ini, STISIP Kartika Bangsa sedang mengkaji prospek untuk mengembangkan kompetensi pengadministrasian penanggulangan bencana sebagai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar sebagaimana  UU No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Kedepan, STISIP juga menyasar akreditasi kategori-B baik untuk program-program studi maupun institusinya, perluasan infrastruktur fisik unutk mengakomodasi peningkatan jumlah mahasiswa, dan mencapai SNI ISO 9001:2008 sebagai standar jasa administrasinya, Djuniawan menambahkan.

Disclaimer: Berita ini diambil dan dikembangkan dari teks press briefing milik STISIP.

Panduan untuk Pekerja dan Relawan Kemanusiaan

Selamat pagi! Dalam beberapa hari lagi, progam penanganan bencana Gempa Lombok akan genap berjalan selama 2 bulan. Selama 2 bulan ini, telah terdata lebih dari 560 orang meninggal, hampir 150,000 rumah rusak, dan lebih dari 750,000 jiwa mengungsi. Tercatat pula lebih dari 3,400 relawan/ pekerja kemanusiaan dan 340 organisasi yang terlibat.

Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap para relawan/ pekerja kemanusiaan yang sudah berkerja keras dan berjuang untuk membantu warga yang terkena dampak gempa. Ancaman gempa susulan, longsor, tsunami, dan juga musim hujan dan penyakit malaria adalah hal-hal yang tetap perlu diantisipasi pada saat menjalankan program penanganan bencana.

Praktik umum di beberapa lembaga adalah adanya pembatasan waktu kerja untuk setiap pekerja kemanusiaan antara lain 2-4 minggu bekerja lalu dilanjuti dengan masa 1 minggu untuk istirahat. Oleh karena itu, untuk rekan-rekan yang masih bertugas, kami himbau untuk tetap menjaga kondisi dan saling mengawasi kondisi fisik dan mental.

Untuk membantu rekan-rekan pekerja dan relawan kemanusiaan, Tim PREDIKT bekerja sama dengan Pujiono Centre, PULIH, dan Pusat Krisis FPsi UI menyusun panduan ini, yang dapat menjadi acuan untuk rekan-rekan dalam masa persiapan, saat penugasan, serta setelah penugasan.

Apabila ada kendala, rekan-rekan bisa berkoordinasi dengan Pos Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu dan jangan lupa, saat sesudah penugasan, lapor kembali ke Rumah Relawan di Posko saat akan berangkat DAN saat tiba di tujuan pemulangan, yang bisa dihubungi di 08111033102 atau 081374557789.

Cek panduannya disini

Berdukacita Atas Meninggalnya Ibu Ervi Pujiono

Selamat jalan Ibu Ervi Pujiono.

Selamat jalan Ibu Ervi Pujiono.

Keluarga Besar Pujiono Centre berdukacita atas meninggalnya anggota keluarga besar kami, Ibu Ervi Pujiono, pada Hari Rabu 26 April 2017 di Bangkok pada pukul 00.15 waktu setempat.
Jenasah Ibu Ervi Pujiono akan dimakamkan pada Hari Kamis 27 April 2017 di Jakarta.

Selamat jalan Ibu Ervi Pujiono, semoga Tuhan yang Mahakuasa menaungi Ibu Ervi Pujiono dengan kasih dan damai abadi-Nya.

Keluarga Besar Pujiono Centre

Penting, Pengurangan Risiko Bencana

Negara setidaknya menanggung kerugian 30 triliun rupiah per tahun akibat kejadian bencana. Belum lagi, kejadian-kejadian khusus seperti kebakaran hutan dan lahan maka negara harus menanggung kerugian hingga 221 triliun. Peristiwa-peristiwa semacam ini tentu akan mengoreksi pertumbuhan nasional.

“Oleh karena itu,A� pengurangan risiko bencana menjadi penting. Karena sudah jelas bencana telah mengganggu pencapaian pembangunan nasional kita,” ujar Kepala BNPB, Willem Rampangilei, pada pembukaan Seminar Nasional Pengurangan Risiko Bencana, di Balai Senat, Selasa (14/2).

Willem Rampangilei merasa prihatin banyaknya korban jiwa akibat bencana. Ia mencontohkan tahun 2016 saja tercatat 516 jiwa meninggal dunia. Sementara itu, hingga Februari 2017 sebanyak 12 orang meninggal akibat longsor di Bali, belum yang di NTT dan Bitung.

“Sampang dari tahun 2015 hingga saat ini sudah 17 kali mengalami banjir. Kalau kita lihat bencana di Indonesia masih didominasi bencana hidrometeorologi,” katanya.

Selain kerugian material, bencana juga mengakibatkan kerugian bersifat immaterial. Bahkan, untuk memulihkan dampak psikologisnya sangat lama sehingga berakibat seseorang akanA� terganggu kehidupan sosialnya. Semua akan terganggu hingga pada kerusakan lingkungan, padahal untuk merehabilitasi lingkungan perlu waktu yang sangat lama.

Menurut Willem, perlu waktu ratusan tahun untuk memulihkan flora dan fauna akibat bencana. Beberapa bencana pun mengakibatkan masalah antar negara seperti bencana asap.

“Oleh karena itu, kita perlu melakukan sesuatu dan itulah gambaran sekilas pandang melihat Indonesia dari aspek kebencanaan. Kecenderungaan kedepan frekuensi dan intensitasnya akan meningkat,” tuturnya.

Kajian BNPB menunjukkan laju degradasi lingkungan lebih cepat daripada laju pemulihan yaitu sebanyak dua setengah kali lipat. Kondisi ini menjadikan BNPB melihat kedepan sebagai tantangan yang tidak lebih ringan.

Belum lagi, akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, laju pembangunan dan ketidakseimbangan tata ruang, adalah faktor-faktor yang berpengaruh terjadinya bencana. Karena itu, dibutuhkan ruang hidup lebih banyak, perilaku, dan kesadaran masyarakat.

“Kalau dikatakan perilaku ini sebenarnya bukan hanya masyarakat, semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini, ada tiga yang utama, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha,” imbuhnya.

Banjir di Bima, kata Willem, sebanyak 90 persennya berdampak pada kehidupan ekonomi sehingga kehidupan masyarakat lumpuh total kurang lebih 1 bulan. Dari peristiwa tersebut bisa dibayangkan kerugian yang harus ditanggung.

Oleh karena itu, bicara penanggulangan bencana maka disana ada pra bencana, yaitu disaster risk reduction, bagaimana dilakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana. Setelah itu, baru melakukan pengurangan dampak akibat bencana.

“Sementara saat terjadi bencana maka tanggap darurat dilakukan secara cepat untuk menyelamatkan jiwa manusia, mengurangi kerugian dan lain-lain sehingga kita segera masuk ke dalam tahap pemulihan, dan itulah penanggulangan bencana,” jelasnya.

Willem Rampangilei menandaskan penanggulangan bencana sangat kompleks dan multidimensional. Tidak hanya itu, bencana juga multi stakeholders dan multi disiplin ilmu. Dalam kondisi bencana dibutuhkan dokter, ahli jiwa, ahli remote sensing, ahli hukum dan lain-lain.

“Sedemikian kompleks penanggulangan bencana. Artinya, penanggulangan bencana tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah, penanggulangan bencana is every one business, bencana adalah urusan kita bersama,” tandasnya.

Sementara itu, Rektor UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., mengungkapkan jika di tahun 1960 sebanyak 85 persen penduduk Indonesia tinggal di desa-desa. Kondisi ini berkebalikan di tahun 2015 hingga sekarang ketika sebagian besar masyarakat desa banyak melakukan urbanisasi sehingga mereka yang tinggal di desa hanya 46 persen.

Celakanya, mereka yang tinggal di desa adalah orang-orang yang telah berusia lanjut. Belum lagi, tidak sedikit dari mereka adalah janda-janda dan miskin. Hal ini tentu menjadikan situasi daerah tersebut menjadi rawan terhadap pengurangan risiko bencana karena siapa yang akan menolong jika terjadi bencana.

“Atas kondisi tersebut UGM bertanggungjawab mengurangi ketimpangan dan kemiskinan, dan UGM bertekad mengembangkan smart and resilience village. Smart and Resilience Village ini dibangun melalui inovasi pengembangan sumber daya manusia, inovasi riset dan hilirisasi. Riset-riset yang akan dikembangkan antara lain riset kebencanaan untuk mengurangi risiko bencana,” katanya.

Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP ., menambahkan dari 120 daerah tertinggal, sebanyak 95 desa merupakan daerah rawan bencana. Karena itu, mau tidak mau banyak pihak harus serius dalam konteks kebencanaan yang harus ditangani secara benar-benar dan serius.

“Jadi, salah satu karakteristik ketertinggalan itu adalah rawan terhadap bencana. Bagaimanapun juga kerawanan ini membutuhkan pengurangan risiko bencana. Untuk itu, kami butuh kerja sama termasuk pemanfaatan dana desaA� yang demikian besarnya untuk penguatan kapasitas masyarakat desa dan infrastruktur. Untuk pengurangan risiko bencana dan sebagainya maka kolaborasi kementerian Desa, BNPB, dan teman-teman perguruan tinggi serta pemerintah daerah sangat dibutuhkan,” tuturnya.

Seminar Nasional Pengurangan Risiko Bencana digelar atas kerja sama Universitas Gadjah Mada dan GNS Science, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan didukung Kedutaan Besar New Zealand dan New Zealand Aid Programme. Seminar berlangsung selama tiga hari, 14-17 Februari 2017, dihadiri sejumlah narasumber diantaranya Duta Besar New Zealand untuk Indonesia, trevor Matheson, Dirjen Risiko Bencana BNPB, Lilik Kurniawan dan lain-lain. (Humas UGM/ Agung;foto: Firsto)

Sumber: UGM.ac.id