Yogyakarta, 29 September 2018– Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Kartika Bangsa Yogyakarta kembali mengantarkan 98 sarjana Ilmu Administrasi Negara dan 22 sarjana Sosiologi. Upacara wisuda periode ke-32 itu dilangsungkan di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama, Yogyakarta, Sabtu (29/9/2018).
Rahmat Suryanto, Ketua Yayasan Pendidikan Kartika Bangsa, menggarisbawahi arah visi STISIP “Kami bertekad untuk terus berkontribusi secara signifikan dalam membentuk kompetensi sumberdaya profesional baik untuk menjadi abdi negara maupun praktisi profesional administrasi publik lainnya”
Sejak didirikan pada tahun 1980-an, dan sekarang mempunyai hampir 700 mahasiswa dari seluruh Indonesia, STISIP membuktikan diri sebagai kampus pilihan para karyawan untuk meningkatkan kualifikasi, terutama mereka yang berada pada jenjang mid-career.
The Pujiono Centre hadir dalam acara istimewa ini. Dalam orasi ilmiahnya, Dr. Puji Pujiono, MSW., Senior Advisor The Pujiono Centre, membahas pentingnya retrofitting pada birokrasi dalam “Making Indonesia 4.0” yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. “Praktisi dan pakar Administrasi Publik perlu paradigma baru untuk menerjemahkan visi tersebut menjadi manfaat bagi bangsa dan mengendalikan ekses dari Revolusi Industri Keempat”
Hari ini juga dilakukan penandatangan MoU antara Pujiono Centre dan STISIP sebagai penanda pendirian Pusat studi Administrasi Penanggulangan Bencana di STISIP.
Ketua STISIP Kartika Bangsa, Djuniawan Karna Djaja berharap agar para wisudawan menjadi anggota masyarakat profesional yang menghasilkan terobosan-terobosan inovatif untuk mentransformasikan tantangan dan masalah menjadi keberhasilan pembangunan. ”Kami memberikan dosis yang seimbang antara ilmu pengetahuan melalui pengajaran, peningkatan kemampuan analitik melalui penelitian, dan dedikasi serta sikap kebangsaan melalui pengabdian masyarakat” tambahnya.
Menyikapi banyaknya kejadian bencana akhir-akhir ini, STISIP Kartika Bangsa sedang mengkaji prospek untuk mengembangkan kompetensi pengadministrasian penanggulangan bencana sebagai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar sebagaimana UU No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Kedepan, STISIP juga menyasar akreditasi kategori-B baik untuk program-program studi maupun institusinya, perluasan infrastruktur fisik unutk mengakomodasi peningkatan jumlah mahasiswa, dan mencapai SNI ISO 9001:2008 sebagai standar jasa administrasinya, Djuniawan menambahkan.
Disclaimer: Berita ini diambil dan dikembangkan dari teks press briefing milik STISIP.