Category Archives: Kliping Berita

Kerugian bencana di Sukabumi Rp4,5 miliar selama Januari

Leave a reply

Sukabumi (ANTARA News) – Hanya dalam waktu satu bulan terhitung sejak 1 hingga 31 Januari, kerugian bencana di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang tersebar hampir di seluruh kecamatan mencapai Rp4.525.000.000.

“Ada 36 kejadian bencana, seperti puting beliung, banjir, tanah longsor, pergerakan tanah dan lain-lain,” kata Koordinator Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi Yana Rusyana di Sukabumi, Selasa.

Adapun rincian bencana tersebut kebakaran sembilan kejadian, longsor 13 kejadian, banjir satu kejadian tujuh kejadian dan pergerakan tanah enam kejadian. Untuk warga yang menjadi korban atau terdampak sebanyak 69 kepala keluarga (KK) dengan 226 jiwa.

Lanjut dia, dari jumlah tersebut ada 24 KK atau 74 jiwa mengungsi dan untuk rumah rusak dengan rincian 32 rusak berat, 19 rusak sedang dan 16 rusak ringan. Bencana juga merusak fasilitas lainnya sepertu satu jembatan rusak berat, irigasi tiga rusak berat dan satu rusak sedang.

Kemudian dua tempat ibadah rusak sedang, satu sekolah rusak berat dan tiga kios rusak berat. Bencana ini juga berdampak kepada lahan pertanian dan lain-lain, namun tidak ada korban jiwa sepanjang Januari.

Yana menambahkan pada Februari ini juga sudah terjadi sekitar 20 kejadian bencana yang didominasi pergerakan tanah dan longsor serta tidak menutup kemungkinan ada bencana lainnya sehingga masyarakat diimbau untuk selalu waspada.

“Untuk penanggulangan bencana ini kami sudah menurunkan relawan yang disebar di setiap kecamatan dan desa bertujuan agar penanganan bencana bencana lebih cepat dan miminimalisasikan dampaknya,” tambahnya.

Sementara, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi Usman Susilo mengatakan untuk logistik mencukupi dan warga yang menjadi korban bencana seluruhnya sudah diberikan bantuan darurat dalam bentuk bahan makanan, perlengkapan tidur, makan dan mandi.

“Sesuai prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) puncak musim hujan akan terjadi pada bulan ini hingga Maret, maka dari itu kami meningkatkan kewaspadaan,” katanya.

Sumber: Antaranews.com

BPBD Jateng: Ketepatan Bantuan Pasca Bencana Sangat Ditentukan oleh Hasil Jitupasna

Leave a reply

PWMJATENG.COM, TEGAL Kepala Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Ir. Arus Horizon, MT menegaskan pentingnya melakukan penilaian atau penghitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana. Pernyataan Arus mengemuka dalam diskusi bersama peserta pelatihan fasilitator Jitupasna (pengkajian kebutuhan pasca bencana).

“Kerapkali kita tidak melakukan penghitungan dampak bencana dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian kebutuhan pasca bencana. Karena itu kami sangat mengapresiasi langkah MDMC Jateng yang menyelenggarakan acara pelatihan ini,” ungkap Arus yang menjadi fasilitator latih dalam pelatihan yang diselenggarakan di Guci Tegal (11/2/2017). Baca Juga

Selama ini penyelenggaraan penanggulangan bencana masih berfokus pada tanggap darurat semata. Sehingga kerapkali bantuan masyarakat menumpuk pada tahap tanggap darurat. Sementara untuk keperluan bantuan pasca bencana masih jarang yang memberikan perhatian serius. Salah satu peserta Mufliha dari Aisyiyah Tegal mengatakan, “Pelatihan seperti ini sangat menarik karena membuka pengetahuan kita lebih mendalam terkait penanggulangan bencana. Kami dari Aisyiyah merasa beruntung bisa ikut sebagai peserta karena setahu saya urusan ibu-ibu saat bencana hanya jadi petugas dapur umum.”

“Dengan pelatihan ini terbuka pikiran kita bahwa kebutuhan pasca bencana sama pentingnya dengan kebutuhan darurat saat bencana,” imbuh Mufliha yang juga pengurus LLHPB (Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana) Aisyiyah Tegal.

Arus Horizon, MT: Kerapkali kita tidak melakukan penghitungan dampak bencana dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian kebutuhan pasca bencana. Karena itu kami sangat mengapresiasi langkah MDMC Jateng yang menyelenggarakan acara pelatihan ini

Selain membahas perhitungan kerusakan dan kerugian fisik pelatihan ini juga membahas perhitungan terhadap kerugian manusia. Arus Horizon menjelaskan, pengkajian kebutuhan manusia pasca bencana menggunakan metode HRNA (human recovery need assessment).

“Pengkajian meliputi gangguan akses dan gangguan fungsi kehidupan dan penghidupan warga terdampak setelah terjadi bencana. Dengan pengkajian tersebut akan menghasilkan kegiatan- kegiatan pemulihan dan pembangunan manusia kembali seperti kondisi semula atau lebih baik lagi (build back better)”, ungkapnya.

Disinggung soal HRNA, Koordinator Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi MDMC Jateng, Yocki Asmoro menambahkan, “Pengembangan kajian HRNA kurang mendapatkan perhatian serius padahal faktor manusia sangat penting bagi memulihkan kondisi kehidupan dan penghidupan pasca bencana. Kami ingin Muhammadiyah lebih fokus memikirkan hal ini”, ungkap pria yang lama bergelut di bidang pemberdayaan masyarakat ini. Selain di Tegal, MDMC Jateng berkomitmen menyelenggarakan pelatihan yang sama di Kudus dan Magelang pada bulan Maret mendatang. (Naibul Umam)

Sumber: BPBD Jateng : Ketepatan Bantuan Pasca Bencana Sangat Ditentukan oleh Hasil Jitupasna

Perkuat Pelatihan Jitupasna, MDMC Jawa Tengah Gandeng Pujiono Center

Leave a reply


MUHAMMADIYAH.OR.ID, TEGAL – MDMC Jawa Tengah menggelar pelatihan fasilitator JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana), Sabtu (11/2). Pelatihan yang digelar di Guci, Tegal, ini berlangsung sejak tanggal 10 a�� 12 Februari 2017 diikuti 25 orang peserta yang berasal dari MDMC daerah eks Karesidenan Pekalongan dan Banyumas.

Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (post disaster need assessment) merupakan salah satu tahapan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terdiri dari penilaian kerusakan dan kerugian bencana dari aspek fisik maupun kebutuhan manusia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB No.15 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.

Yocki Asmoro, Koordinator bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi MDMC Jawa Tengah menyampaikan, a�?Untuk pertama kalinya MDMC Jawa Tengah menyelenggarakan pelatihan fasilitator pengkajian kebutuhan pasca bencana. Selain di Tegal, pelatihan serupa juga akan kami adakan di Kudus dan Magelang pada bulan Maret mendatang,a�? imbuh Yocki.

Untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut pihaknya bekerjasama dengan The Pujiono Center yang dinilai sukses mengembangkan pengetahuan terkait pengkajian kebutuhan pasca bencana. Pujiono Center (Pucen) merupakan salah satu lembaga yang konsen pada studi bencana dan perubahani klim dan telah melakukan pengembangan pengetahuan pasca bencana melalui diseminasi informasi dan pelatihan yang.

Rinto Andriono selaku Direktur Pujiono Center menegaskan, bahwa selama ini Pucen mengembangkan pusat pengetahuan dan sumber daya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Indonesia dengan melakukan inisiasi instrument pengkajian kebutuhan pasca bencana. a�?Dalam beberapa tahun terakhir ini Pucen telah mengambil peran sebagai katalis dalam proses pembangunan kapasitas rehabilitasi dan rekonstruksi,a�? ungkapnya.

Terungkap bahwa selama ini inisiatif di tahap pemulihan pasca bencana belum semaju inisiatif di tahapan pra-bencana dan kedaruratan. Akibatnya hingga saat ini belum terbangun sebuah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkualitas dan berbasis pada pengurangan risiko bencana. Atas dasar itulah, MDMC Jateng menggandeng Pucen.

Sementara itu Naibul Umam, Ketua MDMC Jawa Tengah, menyampaikan pelatihan fasilitator Jitupasna dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman mengenai konsep pengkajian kebutuhan pasca bencana yang sangat penting bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. a�?Bagi pengembangan pengetahuan, pelatihan seperti ini akan memperkaya khasanah kita terkait penanggulangan bencana terutama setelah kejadian bencana,a�? pungkas Umam.

Melalui jitupasna akan terungkap kebutuhan penyediaan bantuan atau dukungan bagi warga terdampak bencana terutama memastikan pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu akan terungkap kebutuhan penunjang untuk memulai kembali proses kemasyarakatan yang selama ini terganggu akibat bencana dan jauh lebih penting lagi adalah terpenuhinya kebutuhan pengurangan risiko bencana di masa mendatang. (raipan)

Kontributor: Naibul Umam

Sumber: Muhammadiyah.OR.ID