Pengamat: Kelompok rentan perlu perhatian dalam adaptasi normal baru

Jakarta (ANTARA) – Kelompok rentan perlu menjadi perhatian dalam adaptasi normal baru yang dilakukan untuk hidup di saat pandemi COVID-19 masih berlangsung, kata Dr. Puji Pujiono, MSW dari Sekretariat Jaringan antar-Jaringan OSM/LSM (S=JAJAR).

“Mereka biasanya tidak masuk dalam ekonomi mainstream dan mereka tergantung pada sektor informal dan mereka menjadi anggota dari masyarakat yang secara kolektif kalau terjadi krisis merasakan dampaknya lebih berat dan awal dari yang lainnya,” kata dia dalam diskusi tentang normal baru yang diadakan oleh AJI Indonesia di Jakarta, Rabu.

Ilustrasi – Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, melakukan aksi sosial terhadap warga lansia, difabel dan warga kurang mampu di Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali (1/6/2020), saat pandemi COVID-19 membuat masyarakat semakin susah. ANTARA/Made Adnyana/am.

Kelompok rentan, kata pakar manajemen bencana dari Pujiono Centre itu, seperti orang dari kelompok disabilitas, lansia, yang berbeda orientasi seksualnya, pengungsi bencana alam dan masyarakat dari suku yang tinggal di pedalaman.

Selain itu, masyarakat prasejahtera yang tinggal di dalam lingkungan kumuh itu juga merupakan bagian dari kelompok rentan. Menurut dia, banyak dari mereka yang tidak mampu menjalankan seluruh protokol kesehatan yang diimbau oleh pemerintah, seperti menjaga jarak, karena kondisi tempat tinggal tidak memungkinkan.

Selain itu, masyarakat dari kelompok rentan tersebut biasanya memiliki akses tidak memadai ke layanan sosial, adanya keterbatasan kemampuan untuk beradaptasi dan terbatas atau bahkan tidak mempunyai akses ke teknologi.

“Karena keterbatasan dan keterpinggiran itu mereka juga mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan new normal (normal baru) yang disebutkan pemerintah,” kata dia.

Untuk melindungi mereka dalam adaptasi normal baru, kelompok rentan itu perlu digandeng agar ikut serta dalam perencanaan, pemberlakuan dan evaluasi berbagai langkah yang diambil pemerintah baik pusat maupun daerah sampai ke tingkat desa.

Selain itu, perlu diperluas akses terhadap proses dan layanan publik untuk anggota kelompok tersebut, kata Puji.

Sumber: Antaranews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *